Politik hukum penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Malaysia (studi atas kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dan tribunal tuntutan pengguna Malaysia) (sertifikat hak cipta)

Ahmad Wahidi and Nur Jannani (2022) Politik hukum penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Malaysia (studi atas kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dan tribunal tuntutan pengguna Malaysia) (sertifikat hak cipta). 000438553.

Text 14365.pdf Download (2MB)

Abstract

Pelanggaran terhadap hak konsumen adalah penyebab terjadinya sengketa. Sengketa konsumen secara normatif didefinisikan sebagai sengketa konsumen dengan pelaku usaha, di mana konsumen melakukan tuntutan ganti rugi karena mengalami kerusakan, pencemaran dan/atau sebagai akibat konsumsi produk yang dijual pelaku usaha. Kondisi eksisting konsumen Malaysia, penyelesaian sengketa konsumen di Malaysia dan regulasinya yang selalu mengalami perbaikan-perbaikan, adalah menjadi alasan rasional untuk dijadikan subyek perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali faktor-faktor dibalik keberhasilan penyelesaian sengketa konsumen di Malaysia dalam hal ini TTPM, dapat diadopsi di Indonesia guna merekonstruksi BPSK sehingga dapat llebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tingkat keberhasilan TTPM lebih tinggi dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibandingkan dengan BPSK disebabkan karena 3 hal; kewenangan TTPM spesifik terhadap penyelesaian sengketa dan hanya menerima gugatan dengan limitasi nilai yang jelas, sedangkan BPSK kewenangan tidak ada limitasi nilai aduan, hanya saja dalam memberikan sanksi administratif nilainya dibatasi, pihak yang tidak mematuhi putusan BPSK, putusan BPSK adalah bukti awal untuk dilakukan penyelidikan ada tidaknya tindak pidana dalam ketidakpatuhan tersebut. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap putusan TTPM sudah dianggap sebagai perbuatan pidana dengan sanksi pidana kurungan dan denda. Dan Mekanisme penyelesaian di BPSK dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang berdiri sendiri, sehingga kasus yang masuk tidak dapat digaransi keterselesaiannya dengan lahirnya sebuah putusan, sedangkan mekanisme di TTPM dengan cara mediasi jika gagal dilangsungkan dengan persidangan, sehingga kasus yang masuk ke TTPM dapat dipastikan selesai dengan putusan.

Item Type:	Hak Cipta
Keywords:	sengketa konsumen; BPSK; TTPM
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180123 Litigation, Adjudication and Dispute Resolution
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User:	ahmad wahidi aminuddin
Date Deposited:	08 May 2023 08:39

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item