Reduksi hak partisipasi publik pada aturan analisis mengenai dampak lingkungan untuk perizinan berusaha di Indonesia: perspektif green constitution

Supriyadi, Aditya Prastian (2023) Reduksi hak partisipasi publik pada aturan analisis mengenai dampak lingkungan untuk perizinan berusaha di Indonesia: perspektif green constitution. Jurnal HAM, 14 (1). pp. 15-37. ISSN 25798553

[img]
Preview
Text
14905.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Konsep green constitution dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar Perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran ”partisipasi publik” sebagai bagian hak dari International Covenant on Civil and Political Rights perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan green constitution. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip green constitution dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inskonstitusional dengan esensi green constitution pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep green constitution, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis sustainable development. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi.

Item Type: Journal Article
Keywords: AMDAL; green constitution; hak partisipasi publik; hukum lingkungan; perizinan berusaha
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society
Divisions: Faculty of Sharia and Law > Department of Sharia Business Law
Depositing User: Aditya Prastian Supriyadi
Date Deposited: 09 Jun 2023 05:52

Downloads

Downloads per month over past year

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item View Item