Fauzi, Muhammad Aziz and Whindari, Yayuk (2022) Larangan penyitaan aset lembaga pengelola investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5 (2). pp. 246-260. ISSN 26143992
|
Text
15668.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (297kB) | Preview |
Abstract
Konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi dasar penyebab terjadinya konflik norma. Sumber aset LPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan, serta mekanisme pembayaran dengan penyitaan aset negara bertentangan dengan ratio decidendi hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.
Item Type: | Journal Article |
---|---|
Keywords: | konflik norma; penyitaan; lembaga pengelola investasi |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
Divisions: | Faculty of Sharia and Law > Department of Islamic Constitutional Law |
Depositing User: | Yayuk Whindari |
Date Deposited: | 02 Oct 2023 08:06 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |