Fikih e-money: Formulasi perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu e-toll perspektif Maslahah Mursalah

Wardani, Aflakhal Ula and Rofiq, Mahbub Ainur ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9230-767X (2024) Fikih e-money: Formulasi perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu e-toll perspektif Maslahah Mursalah. Muslim Heritage, 9 (1). pp. 1-18. ISSN 2502-5341

Text 20847.pdf Download (550kB)

Abstract

Transaksi di jalan tol yang awalnya menggunakan pembayaran tunai, kini telah berubah menjadi non-tunai dengan menggunakan kartu e-toll. Kartu e-toll dianggap lebih efisien karena memungkinkan transaksi lebih cepat dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Walaupun demikian, kartu e-toll merupakan uang elektronik unregistered yang tidak dilengkapi dengan password atau PIN. Keadaan ini menyebabkan penerbit kartu e-toll tidak dapat memberikan ganti rugi jika kartu e-toll mengalami kerusakan atau kehilangan. Akibatnya, pengguna kartu e-toll dirugikan dan tidak terpenuhi haknya. Penelitian ini fokus membahas kekurangan pada kartu e-toll yang dapat menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sebagai alat pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian hendak memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum memberikan keamanan yang memadai untuk kartu e-toll sebagai uang elektronik unregistered. Perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-tollsangat penting dalam rangka memenuhi hak-hak terkait kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi bagi pengguna kartu e-toll yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll dalam perspektif maslahah mursalah yaitu, mengubah sistem kartu e-toll menjadi terdaftar, memberikan password atau PIN, merevisi klausula baku dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kartu e-toll dan menyediakan fasilitas aplikasi dompet digital (e-wallet). Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, tentunya perlu ada kesadaran pemerintah untuk lebih tegas dalam menentukan kebijakan.

Item Type:	Journal Article
Keywords:	e-toll card; legal protection; maṣlahah mursalah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180119 Law and Society 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180122 Legal Theory, Jurisprudence and Legal Interpretation 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180124 Property Law (excl. Intellectual Property Law)
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department of Sharia Business Law
Depositing User:	Mahbub Ainur Rofiq
Date Deposited:	28 Oct 2024 10:22

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item