Regulatory impact assessment dalam menganalisis kebijakan smart city untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (sertifikat hak cipta)

Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Rayno Dwi Adityo, dkk (2024) Regulatory impact assessment dalam menganalisis kebijakan smart city untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (sertifikat hak cipta). 000792035.

Text 21244.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Implementasi smart city pada kota-kota di Indonesia cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran dengan tidak adanya konsolidasi dari Kementerian pusat berupa regulasi yang bersifat nasional sebagai payung hukum pada pemerintahan daerah. Ketiadaan regulasi tersebut mengakibatkan pemerintahan daerah menterjemahkan smartcity berdasarkan penafsiran masing-masing. Salah satu penafsiran implementasi smartcity di tingkat daerah dengan membuat beberapa aplikasi untuk pelayanan publik. Banyaknya aplikasi yang dikembangkan pada masing-masing daerah sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Dengan perkembangan aplikasi yang dikembangkan masing- masing mengakibatkan adanya kegemukan aplikasi dan tidak efisien, serta membutuhkan biaya pemeliharaan yang membengkak. Diperlukan harmonisasi aturan antara pemerintahan daerah dengan mengacu pada perintah dari aturan di tingkat pusat. Berdasarkan Regulatory Impact Assessment kebijakan smartcity di Indonesia memberikan beberapa opsi kebijakan, diantaranya Opsi Pertama Do Nothing, tidak melakukan atau membuat kebijakan apapun terkait implementasi smartcity dengan konsekuensi konsep smartcity semakin menurun. Opsi Kedua dengan pembuatan regulasi pada tingkat pemerintah pusat sebagai kerangka kerja sehingga tercipta harmonisasi kinerja dalam implementasi smartcity dimasing-masing daerah. Opsi terakhir adalah dengan pembentukan single smartcity platform yang menghubungkan antara pemerintah kepada 110 Masyarakat, dengan menyatukan aplikasi pelayanan publik yang sudah tersedia serta pemanfaatan AI, IoT dan Big Data Analysis guna mengelola kebijakan maupun pengambilan Keputusan yang lebih optimal.

Bahwa Al Farabi berpendapat negara yang didalamnya terdapat pemimpin dan Masyarakat yang dipimpin diibaratkan sebagai sebuah kesatuan organ tubuh manusia. Antara pemimpin dan Masyarakat memiliki fungsi masing-masing sebagaimana organ tubuh dalam tubuh. Meskipun masing-masing organ memiliki fungsi sendiri-sendiri tetap diperlukan kerjasama guna menciptkan kebahagiaan hidup umat manusia. Dalam hal ini implementasi smartcity erat kaitannya dalam prinsip fundamental Al Farabi yakni bijaksana dan bertanggungjawab antar stakeholder. Keadilan dan ketegasan hukum sebagai acuan pelaksanaan smartcity. Pendidikan dan Kesadaran Publik agar smartcity lebih optimal. Kesejahteraan merupakan tujuan dari implementasi smartcity yang optimal. Prinsip terakhir yakni Pengawasan dan Transparansi Dimana kinerja maksimal dapat dihasilkan salah satunya dengan penguatan pengawasan baik dari internal pemerintahan maupun eksternal dan transparansi sebagai bagian dari salah satu perwujudan asas umum penyelenggaran pemerintahan yang baik

Item Type:	Hak Cipta
Keywords:	Smart City; Regulatory Impact Asessment; Perspektif Al Farabi
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department of Islamic Constitutional Law
Depositing User:	sheila sheila kusuma
Date Deposited:	07 Nov 2024 13:35

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item