Rekonseptualisasi desain hukum kelembagaan negara dalam mewujudkan transformasi investasi hijau berbasis net zero emission di Indonesia perspektif green constitution

Lutfi, Mustafa ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6406-1369, Supriyadi, Aditya Prastian and Bahagiati, Kurniasih (2024) Rekonseptualisasi desain hukum kelembagaan negara dalam mewujudkan transformasi investasi hijau berbasis net zero emission di Indonesia perspektif green constitution. Research Report. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Text Laporan Hasil Penelitian Dasar Interdisipliner Repository 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Tujuan dan fokus utama penelitian ini yaitu; 1) menganalisis dan menemukan legal exisiting hukum investasi hijau berbasis net zero emission dalam desain politik hukum nasional 2) menganalisis dan merumuskan ulang peran dan tanggung jawab negara dalam merekonseptualisasi hukum transformasi investasi hijau berbasis berbasis net zero emission di Indonesia. 3) menawarkan dan mengkonstruksikan grand design hukum kelembangan negara dalam mewujudkan transformasi investasi hijau berbasis Net Zero Emission di Indonesia perspektif Green Constitution.
Jenis penelitian hukum ini adalah Qualitative legal Research Method dengan menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), diolah serta dilengkapi dengan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis deskriptif kualitatif.
Temuan kesimpulan penelitian ini antara lain; Pertama, Urgensi desain politik hukum investasi hijau dalam upaya menurunkan gas emisi di Indonesia berdasarkan perspektif green constitution dan Fiqh Bi’ah di era kontemporer merupakan keniscyaan. Hal ini selaras dengan perkembangan respon global terhadap transformasi ekonomi berkelanjutan guna mewujudkan net zero emission 2060. Namun di sisi lain desain kebijakan investasi hijau belum mempunyai posisi strategis dalam hukum positif Indonesia karena masih bersifat parsial. Dalam materi muatan UUD 1945 secara konstitusional telah mengakomodir prinsip Green Constitution dan relevan dengan Fiqh Bi’ah terkait manajemen lingkungan berkelanjutan yang telah diperintahkan oleh Al-Qur’an. Dasar konstruksi tersebut sangat strategis apabila dijadikan rujukan dasar hukum investasi hijau berbasis net zero emission untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Dengan demikian, keselarasan antara Green Constitution dan Fiqh Bi’ah dalam kebijakan investasi hijau berbasis net zero emission adalah bagian yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat. Sehingga ini merupakan langkah penting dalam merawat bumi secara berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang menuju peradaban yang lestari.
Kedua, Paradigma hukum investasi hijau berbasis net zero emision merupakan elemen penting sebagai barometer negara-negara di dunia dalam mendesain kebijakan guna meminimalisir perubahan iklim global. Tidak terkecuali di negara Indonesia yang secara responsif dan masif merumuskan kerangka hukum kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam bangunan konstitusi yang secara gradual telah mengadopsi konsep green constitution dan hukum lingkungan yang berkelanjutan. Akan tetapi dalam konteks implementasi, upaya penerapan investasi hijau harus dilindungi dengan landasan regulasi hukum yang jelas, tegas, dan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dikonsep ulang dan mencoba memberikan alternatif paradigma akan pentingnya rekonseptualisasi hukum investasi hijau yang memiliki jangkauan dari segi aspek kemaslahatan secara lebih luas dan berkelanjutan. Disisi lain perlunya memberikan alternatif solusi melalui strategi perencanaan dan penganggaran ekonomi dan investasi hijau dalam pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan berbasis pada kemaslahatan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pada masyarakat sekaligus meminimalisasi risiko rusaknya lingkungan di Indonesia.
Ketiga, Dinamika dalam satu dekade terakhir ini konsep investasi hijau berbasis net zero emission dalam desain hukum kelembagaan negara semakin menarik perhatian para pengambil kebijakan di berbagai negara. Konsep ini muncul berdasarkan konsensus global yang dipandang sebagai sebuah solusi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitemen untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu lingkungan, sosial, ekonomi serta hukum dan tata kelola, hal ini dalam kerangka mengurangi dampak emisi rendah karbon sebesar 31,89% tanpa syarat, dan secara bersyarat hingga 43,20% pada tahun 2030. Komiten tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dimana pemerintah Indonesia berkomitem untuk menjalankan pembangunan yang adil dan inklusif termasuk menjaga kelestarian alam berkelanjutan. Gagasan paradigmatik yang ditawarkan dalam mencapai transformasi ekonomi dan investasi hijau diperlukan beberapa strategi yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah mengembangkan desain kebijakan kelembagaan dan regulasi khusus untuk ekonomi dan investasi hijau, mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih, menyinkronkan peta jalan ekonomi dan investasi hijau dengan peta jalan NDC (Nationally Determined Contribution), menyinkronkan sistem pendukung, memperluas kerjasama. Kolaborasi yang kuat memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh masyarkat. Melalui roadmap desain regulasi kebijakan yang berkelanjutan dan satu pintu atau atap (one gate system) secara inovatif sehingga transformasi investasi hijau berkelanjutan yang humanis dan transenden dapat diwujudkan

Item Type:	Research (Research Report)
Keywords:	Rekonseptualisasi Desain, Kelembagaan Negara, Transformasi Investasi Hijau, Net Zero Emission, Green Constitution
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department of Islamic Constitutional Law
Depositing User:	Mustafa Lutfi
Date Deposited:	11 Dec 2024 09:42

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item