Implikasi Penambahan Porsi Kementerian “Kabinet Merah Putih” Terhadap Beban Keuangan Negara Ditengah Ancaman Resesi Global Perspektif Konstitusi Ekonomi & Maqashid Syariah (sertifikat hak cipta)

HAKI (2025) Implikasi Penambahan Porsi Kementerian “Kabinet Merah Putih” Terhadap Beban Keuangan Negara Ditengah Ancaman Resesi Global Perspektif Konstitusi Ekonomi & Maqashid Syariah (sertifikat hak cipta). 001022932.

Text Sertifikat_HAKI 2025-11-17.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Fenomena penambahan porsi pembentukan Kabinet Merah Putih merefleksikan adanya politik akomodasi. Dilema politik hukum dalam desain kelembagaan kementerian berada di persimpangan antara idealisme teknokratis dan realitas politik koalisi multi partai. Struktur kementerian idealnya dirancang untuk lebih lincah dan profesional, namun seringkali dibentuk melalui kompromi politik-pragmatis. Kebijakan tersebut membawa implikasi serius terhadap beban keuangan negara di tengah ancaman resesi global. Dari optik konstitusi ekonomi, negara seharusnya menjalankan prinsip efisiensi, transparansi, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Begitupula dengan maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan pentingnya keadilan fiskal, perlindungan terhadap kemaslahatan publik, serta menghindari pemborosan yang dapat merugikan keuangan negara.
Riset ini menggunakan jenis metode Mix-Method Legal Research (MMLR), yakni kombinasi antara penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar konstitusi, serta pendekatan hukum empiris yang menggali persepsi publik, praktik kebijakan, dan dinamika politik anggaran melalui studi literatur dan bahan hukum primer/sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif yuridis kualitatif dan filosofis.
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ketiadaan regulasi organik yang tegas mengenai jumlah, jenis, dan struktur kementerian, memberi keleluasaan berlebih bagi Presiden, sehingga berdampak pada stabilitas dan efektivitas kebijakan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pembaruan paradigma politik hukum melalui sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang rigid. 2) Implikasi penambahan kementerian tidak hanya dilihat sekadar persoalan politis dan teknokratik, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka etis-fiskal secara integral. Integrasi antara konstitusi ekonomi dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah menjadi pendekatan baru yang ditawarkan, di mana keadilan (al-‘adālah), kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah), dan amanah (al-amānah) digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam pengelolaan APBN dan restrukturisasi kelembagaan. 3) Pembentukan kabinet “gemoy” tanpa rasionalitas yang fundamental, justru melahirkan “blunder” dan masalah serius berupa beban fiskal tinggi, fragmentasi kelembagaan, serta inefisiensi birokrasi. Oleh karena itu urgensi grand design kelembagaan kementerian berbasis evidence-based governance, dengan indikator rasional terukur, penggabungan fungsi lembaga yang tumpang tindih, serta penghapusan kementerian yang tidak produktif. Pembatasan patronase politik melalui regulasi yang jelas, serta pengawasan publik yang ketat, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.
Rekomendasi: 1) desain politik hukum pembentukan kementerian seyogyanya berbasis idealisme teknokratik profesional, 2) Perlunya Pendekatan etis-fiskal melalui konvergensi konstitusi ekonomi dan maqāṣid al-sharī‘ah; 3) Pentingnya grand design kelembagaan berbasis evidence-based governance. diharapkan mampu menjadi dasar pembaruan kebijakan kelembagaan negara, sehingga Indonesia memiliki struktur kementerian yang lebih rasional, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Item Type:	Hak Cipta
Keywords:	Implikasi, Kelembagaan Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih, Konstitusi Ekonomi, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Resesi Global, Etika Fiskal
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department of Islamic Constitutional Law
Depositing User:	Mustafa Lutfi
Date Deposited:	26 Nov 2025 14:52

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item