Reformulasi regulasi harta bersama guna melindungi buruh migran perempuan dari sengketa gono gini: Mendudukkan keadilan sosial terhadap norma hukum positif

Suhadak, Faridatus, Sholehudin, Miftahus and Nasrulloh, Muhammad (2025) Reformulasi regulasi harta bersama guna melindungi buruh migran perempuan dari sengketa gono gini: Mendudukkan keadilan sosial terhadap norma hukum positif. Research Report. LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim malang, Malang. (Unpublished)

Text LAPORAN PENELITIAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN LENGKAP (1).docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (927kB) | Request a copy

Abstract

Setiap tahun jumlah pekerja migran Indonesia terus meningkat, dengan 70% di antaranya adalah perempuan. Kondisi ini kerap berdampak pada rapuhnya rumah tangga, mengingat tidak sedikit keluarga buruh migran perempuan berakhir dengan perceraian. Problematika muncul ketika mereka menggugat cerai, sementara suami secara hukum sah mengajukan tuntutan harta bersama (gono-gini) sebagaimana diatur dalam regulasi. Padahal, aset yang disengketakan atau yang dituntut adalah hasil jerih payah perempuan, sehingga mau tidak mau mereka tetap harus membagi rata hartanya dengan suami. Ironisnya, banyak buruh migran tidak menyadari risiko tersebut. Penelitian ini berfokus pada kajian norma yuridis harta bersama dalam hubungannya dengan prinsip keadilan sosial, sekaligus menegaskan urgensi reformulasi regulasi gono-gini guna melindungi buruh migran perempuan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis hukum positif dengan pengamatan terhadap fakta hukum di lapangan guna melakukan reformulasi norma hukum. Pendekatan yang dipakai bersifat konseptual dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Bahan hukum dan data primernya adalah regulasi harta bersama pasal 35 Undang-undang perkawinan dan hasil wawancara terhadap para buruh migran, hakim, akademisi hukum dan pegiat gender. Adapaun bahan hukum dan data sekundernya adalah beberapa kajian yang mendukung telaah urgensi reformulasi harta bersama.
Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi harta bersama perlu ditinjau kembali karena berpotensi mengabaikan nilai fairness atas buruh migran perempuan. Sebab mereka telah menjadi tulang punggung keluarga yang mengambil alih peran vital ekonomi yang semestinya dijamin oleh pihak suami. Buruh migran perlu dilindungi agar tidak terkesan sebagai makhluk yang dieksploitasi oleh suaminya. Untuk itu perlu melakukan reformulasi yang dapat ditempuh melalui tiga langkah penting: pertama, menjadikan pasal 35 UU Perkawinan tentang harta bersama bersifat opsional; kedua, mengganti ketentuan pembagian sama rata dengan pembagian berdasarkan peran dan kontribusi dalam keluarga; dan ketiga, mewajibkan KUA melakukan sosialisasi kepada calon pengantin mengenai risiko harta bersama dalam perceraian. Reformulasi ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan yang berkarir dan memiliki penghasilan.
Kata Kunci: Reformulasi, Harta Bersama, Buruh Migran

Item Type:	Research (Research Report)
Additional Information:	-
Keywords:	reformulasi, buruh migran
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012815 Nafaqah
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User:	Miftahus Sholehudin
Date Deposited:	11 Dec 2025 15:06

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item