Akibat hukum putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang batas usia perkawinan terhadap peningkatan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Malang (sertifikat hak cipta)

EC002025215228 (2025) Akibat hukum putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang batas usia perkawinan terhadap peningkatan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Malang (sertifikat hak cipta). 001055488.

Text Sertifikiat HKI - Penelitian Dispensasi Kawin .pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

This research is an empirical juridical study of legal problems resulting from the
Constitutional Court's decision Number 22/PUU-XV/2017 which is associated with the
constraints on its application to the dispensation of marriage. This research uses
primary data in the form of interviews with judges, clerks of the Religious Courts, then
this research uses secondary data in the form of laws and regulations in the field of
Indonesian marriage law as well as aspects of constitutional law and court decisions
which are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the
Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 has been accommodated by
the legislators with the passing of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which
not only aims to regulate the age limit for marriage but also suppresses the number of
marriage dispensations which the higher it is. Based on this, the obstacles that occur are
that regulations in the Indonesian marriage law system still open up opportunities for
deviations from requests for marriage dispensation, including: the Constitutional Court
as a negative legislature; no special agencies enforcement; volatility in the marriage
dispensation and the expansion of the applicant party in the marriage dispensation.
Keywords: Constitutional Court’s Decicion Number 22/PUU-XV/2017; Marriage
Dispensation; Child Marriage
1
ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris terhadap permasalahan akibat
hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dikaitkan
dengan kendala penerapannya atas dispensasi perkawinan. Penelitian ini
menggunakan data primer berupa wawancara kepada hakim, panitera Pengadilan
Agama, selanjutnya penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan di bidang hukum perkawinan Indonesia serta aspek hukum
tata negara dan putusan pengadilan yang di analisa secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
22/PUU-XV/2017 telah diakomodir oleh pembentuk undang-undang dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang
tidak hanya bertujuan untuk mengatur batas usia perkawinan melainkan juga
menekan angka dispensasi kawin yang semakin tinggi. Berdasarkan pada hal
tersebut, kendala yang terjadi diperoleh bahwa regulasi dalam sistem hukum
perkawinan Indonesia masih membuka peluang penyimpangan terhadap
permohonan dispensasi kawin, antara lain: Mahkamah Konstitusi sebagai negative
legislature; tidak ada special agencies enforcement; sifat volutair dalam dispensasi
perkawinan serta perluasan pihak pemohon dalam dispensasi kawin.

Item Type:	Hak Cipta
Keywords:	Dispensasi Perkawinan; Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017; Pengadilan Agama Malang
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law
Divisions:	Faculty of Sharia and Law > Department al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User:	Risma Nur Arifah
Date Deposited:	21 Dec 2025 19:16

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item