Imam, Sukadi (2019) Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Mimbar Keadilan, 12 (2). pp. 181-195. ISSN 2654-2919
|
Text (full text)
4546.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (233kB) | Preview |
Abstract
Beberapa problematika penerapan Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Negara Indonesia ialah mengenai parameter keadaan bahaya dalam menerbitkan perpu oleh pemerintah, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. dan mengeliminasi peran pengadilan terhadap proses pembubaran Ormas. Pendirian Ormas dilihat dari sudut pandang konstitusi, ia adalah sebagai penjabaran dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak konstitusional tidaklah bersumber dari negara sebagai pemberi mandat melainkan berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
Item Type: | Journal Article |
---|---|
Keywords: | contrarius actus, organisasi kemasyarakatan |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
Divisions: | Faculty of Mathematics and Sciences > Department of Mathematics |
Depositing User: | Imam Sukadi |
Date Deposited: | 18 Jul 2019 15:13 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |